Skip to content

SUPLAI GAS ke Batam segera normal

BATAM: Pertamina mulai melakukan normalisasi suplai gas elpiji ke Kota Batam yang diperkirakan tuntas Senin pekan depan.

Ardi Winata, Kabag Humas Pemkot Batam mengungkapkan, Walikota Batam Ahmad Dahlan telah meminta Pertamina untuk mengakhiri kelangkaan gas elpiji 3 Kg yang terjadi di kota ini dua pekan terakhir.

“Walikota telah mengarahkan untuk normalisasi suplai LPG 3 Kg ke masyarakat dengan berkoordinasi dengan Sales Area Manager Gas,” ujarnya kemarin, Sabtu 19 Mei 2012.

Dia mengatakan bahwa beberapa hari terakhir suplai gas elpiji ke Kota Batam dikurangi oleh Pertamina sebesar 30 persen.

Namun dia tidak menyebutkan alasan pengurangan suplai tersebut.

Namun demikian, dia memastikan Pertamina sudah mulai melakukan normalisasi secara bertahap dengan mengirimkan suplai gas elpiji 3 Kg dengan jumlah seperti sedia kala ke sekitar 600 pangkalan di Kota Batam.

Pangkalan-pangkalan tersebut berada di kawasan Sagulung, Tanjungpiayu, Batuaji, Sekupang, Batuampar, Batam Kota dan Bengkong.

Proses pengiriman itu sudah dilakukan hari ini dan terus dilakukan meskipun pada hari Minggu sehingga direncanakn pada Senin 21 Mei stok tabung gas elpiji di pangkalan sudah normal kembali.

Selain itu, guna memastikan suplai sudah berjalan normal, Pemkot Batam juga membuka line telepon pengaduan untuk masyarakat jika masih terjadi kelangkaan gas elpiji 3 Kg di daerahnya masing-masing.

“Kalau ada lokasi yang belum terisi LPG agar SMS ke nomor

08127010403. Jangan lupa sebutkan alamat lengkap pangkalan LPG yang melayani,” bilang Ardi.

Kelangkaan suplai gas elpiji 3 Kg di Kota Batam sudah meluas beberapa hari terakhir.

Kelangkaan suplai yang sudah terjadi sejak pekan lalu itu sudah membuat keresahan warga karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari Pertamina.

Bahkan puluhan warga Kavling Bukit Ayu Lestari, Sei Beduk, Kota Batam, nekat menyandera truk pengangkut tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram Kg milik salah satu agen lantaran sudah sangat langka.

Pihak agen dipaksa menurunkan 100 tabung gas di salah satu pangkalan langganan warga sekitar.

Puluhan warga saat ditemui mengatakan aksi penyanderaan itu mereka lakukan lantaran selama ini mereka sudah sangat kesulitan untuk mendapatkan gas.

Beberapa pangkalan di daerah Sei Beduk tak mampu memenuhi permintaan warga.

“Kelangkaan ini sudah luar biasa, tapi tak ada solusi. Pemerintah seakan tutup mata dengan penderitaan masyarakat pengguna gas elpiji bersubsidi,” kata Mardi, salah seorang warga.

Menurutnya, aksi penyanderaan truk pengangkut tabung gas tersebut masih hal yang wajar karena warga sudah banyak yang mengeluh dan kesulitan mendapat gas.

Selain itu, pihak agen ataupun sopir truk yang tak disebutkan namanya itu tak bisa berbuat banyak.

Permintaan warga untuk menurunkan 100 tabung gas, akhirnya dipenuhi dan warga bisa melakukan aktivitas masak-memasak dalam kurun waktu terbatas.

“Saya rasa aksi kami masih wajar, karena pemerintah sendiri tak mau berbuat bahkan terkesan tak mau tahu. Terlebih, yang kami paksa diturunkan hanya sebatas yang dibutuhkan warga, kami juga masih memikirkan warga lain yang masih kesulitan,” tutur Mardi.

Saat ini, setelah 100 tabung diturunkan di pangkalan dekat minimarket Nurul Islam tersebut, warga kavling Bukit Ayu Lestari bisa bernapas lega dalam beberapa hari ini.

Namun, jika kelangkaan ini masih tetap berlama-lama, aksi serupa akan mereka lakukan bahkan lebih besar lagi.

“Sekarang warga bisa dulu memasak, kalau masih tetap langka akan kami ulangi dengan aksi yang lebih besar lagi,” katanya.

Beberapa hari lalu, Ahmad Hijazi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sudah merasa berang kepada Pertamina Kepri karena mengurangi pasokan gas elpiji 3 kg.

“Ini merupakan pengkhianatan terhadap konversi minyak tanah ke gas elpiji,” tegas Hijazi.

Dia memastikan, pengurangan pasokan gas ini merupakan kebijakan sepihak oleh Pertamina tanpa pernah melakukan perundingan dengan pihak Disperindag.

Dari penelusuran ke sejumlah pangkalan, pengurangan pasokan tersebut bahkan mencapai lebih dari 50%.(K59/Bsi)

Source :
Bisnis Indonesia

AGEN ELPIJI: Pertamina tata wilayah kerja LPG

BANDUNG : Pertamina bakal melakukan penataan pada lembaga penyalurnya di wilayah kerja LPG dan Gas Products Region III yang meliputi Provinsi Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Kalimantan Barat.

General Manager Fuel Retail Marketing Region III Hasto Wibowo mengatakan pihaknya melakukan pendataan ulang terhadap pangkalan dan kemampuan agen elpiji dalam menyalurkan elpiji 3 kg kepada masyarakat dengan menggunakan referensi data pangkalan yang terdaftar.

“Langkah ini sebagai salah satu upaya penyesuaian alokasi elpiji 3 kg yang ditentukan oleh pemerintah,” ujarnya saat jumpa pers sore ini, Selasa 22 Mei 2012.

Kebijakan ini diambil untuk kepentingan konsumen elpiji 3 kg dalam melindungi haknya dan adanya tindakan penyelewengan elpiji 3 kg yang merupakan bahan bakar bersubsidi.

Selain itu pihaknya juga akan membuat kartu kendali bagi pengguna elpiji 3 kg, sehingga akan ada kepastian alokasi elpiji 3 kg kepada masyarakat yang berhak.

Dia memaparkan realisasi penyaluran elpiji 3 kg untuk 2011 sebesar 1,39 juta meter kubik (MT), sementara alokasi untuk 2012 sebesar 1,41 juta MT.

Sementara itu realisasi untuk triwulan I 2012 telah mencapai 375 ribu MT, sehingga apabila tidak ada pengendalian kuota yang ditetapkan pemerintah maka estimasi realisasi sampai akhir 2012 bisa melebih kuota yaitu sekitar 1,5 juta MT.

“Pertamina sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan kepolisian setempat dalam pendistribusian elpiji 3 kg, evaluasi alokasi elpiji, termasuk dalam penetapan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg,” tuturnya.

Selain itu, Pertamina akan melakukan ekstra dropping elpiji 3 kg sebesar maksimum penyaluran 1 hari untuk wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg.

Dia mengatakan pihaknya memastikan stok elpiji 3 kg dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu melakukan panic buying dan tetap membeli sesuai kebutuhan.

“Kami harap untuk masyarakat yang mampu untuk menggunakan elpiji 12 kg dan industri menggunakan elpiji 50 kg, sehingga elpiji 3 kg yang bersubsidi lebih dapat tepat sasaran,” katanya.(msb)

Source :
Bisnis Indonesia

Program Konversi Hemat Rp 37,08 Triliun

VIVAnews – Sejak program konversi minyak tanah ke gas elpiji digulirkan tahun 2007 hingga 2010, pemerintah telah menarik minyak tanah sebanyak 6,9 juta kiloliter (kl).

Kendati program konversi secara nasional berjalan, namun pemerintah tetap harus menyisakan minyak tanah sebanyak 1,5 juta kl hingga 2013 mendatang.

Terutama di kawasan pedalaman yang belum mendapatkan pasokan listrik. Dengan penarikan minyak tanah 6,9 juta kl itu, menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Herawati Legowo, setidaknya terjadi penghematan hingga Rp 37,08 triliun.

Dari penghematan tersebut, Rp 25,64 triliun diserahkan kembali ke APBN untuk program subsidi lainnya. “Sementara sisanya Rp 11 triliun untuk pengadaan paket kompor dan tabung LPG yang dibagikan gratis pada masyarakat,” jelas Evita kepada pers di Jakarta.

Tahun 2010 pemerintah mulai memberlakukan sistem distup (distribusi tertutup) LPG 3 kg yang pembeliannya dengan menggunakan kartu kendali.

Solo adalah salah satu dari enam kota di empat provinsi kota yang menjadi pilot project penerapan sistem tersebut. “Sistem ini akan kami pantau terus hingga 2011 mendatang. Tahun 2014, targetnya semua wilayah di Indonesia sudah melaksanakan distribusi tertutup.”

Menurut Evita, tren penggunaan LPG sejak 2009 meningkat drastis hingga 166 persen. “Dari implementasi sistem distup ini, kami tidak menargetkan penghematan subsidi sampai berapa besar, tapi subsidi dari pemerintah harus tepat sasaran.”

*******

Sudan Belajar dari Pertamina

Delegasi parlemen Sudan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Konversi Energi dan Tambang, John Gatnyo Ait Howail dalam kunjungan kerjanya ke Pertamina terkesan dengan kemampuan program Pertamina mengkonversi penggunaan minyak tanah ke LPG.

Sudan dan Indonesia memiliki kesepakatan untuk menjalin hubungan baik dalam bidang industri minyak dan gas dari hulu hingga hilir.

Selain itu tercapai pula kesepakatan dalam bidang pelatihan dan teknologi. Keberhasilan dan pengalaman Pertamina mengelola bisnis perminyakan dan gas, baik di sektor hulu dan hilir, memungkinkan Sudan belajar dari apa yang telah dicapai Pertamina sejauh ini.

Dari paparan Indonesia LPG Business Review, Komisi Energi dan Tambang Sudan menyadari banyak hal yang dapat di implementasikan di negaranya bercermin pada pengalaman Pertamina.

Hubungan bilateral antara Sudan dan Indonesia dalam hal ini dengan Pertamina telah terjalin dengan baik. Upaya Sudan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas dengan melibatkan tenaga ahli Indonesia, mulai dipertimbangkan dengan serius.

Cukup banyak bahan minyak yang belum diolah di Sudan dan bagi Pertamina potensi tersebut merupakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan.

Dalam kenyataannya, pimpinan Komisi Energi dan Tambang Parlemen Sudan, menyatakan, “Konversi elpiji yang dilakukan Pertamina telah berhasil. Kami akan merekomendasikan konversi yang sama pada Pemerintah Sudan. Dengan demikian, produksi gas dari perusahaan minyak Sudan dapat ditingkatkan.”

• VIVAnews

2013, Konservasi Energi Diterapkan

JAKARTA–Untuk meningkatkan kesadaran perilaku hemat energi bagi aparatur negara dan masyarakat, pemerintah bakal menerapkan kebijakan konservasi energi pada 2013. Pemerintah juga berniat memberikan insentif terhadap energi baru terbarukan (EBT) tersebut untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil (minyak bumi).

“Bukan hanya pemberlakuan subsidi maupun harga khusus tapi juga insentif lainnya,” kata Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika Bappenas Jadhie J Ardajat dalam keterangan persnya, Jumat (24/2).

Tujuannya agar ada selisih harga energi baru terbarukan dan energi fosil bisa terjembatani. Karenanya pemerintah juga merencanakan penerapan subsidi (green subsidy). Juga fasilitas bantuan pinjaman finansial yang murah melalui bank lokal bagi pelaksanaan efisiensi energi untuk badan usaha dan masyarakat.

“Insentif dan disinsentif bagi sektor industri dan termasuk labelisasi hemat energi, serta audit energi untuk mendukung mandatori manajemen energi serta penghematan energi,” terangnya.

Langkah lainnya, melalui penguatan kerja sama bilateral dan multilateral dalam rangka mitigasi perubahan iklim guna mendukung green energi dan green growth. Juga mendorong kelancaran pembangunan pembangkit-pembangkit listrik panas bumi dengan menyelesaikan berbagai hambatan termasuk masalah kehutanan.”

Ke depan bukan hanya panas bumi. Tapi juga mendorong pengembangan energi baru terbarukan dari jenis lainnya yaitu bioenergi, biomassa, tenaga surya, angin, tenaga nuklir serta hidrogen, ” pungkasnya. (Esy/jpnn)

Source :
Berita.plasa.msn.com

Konversi BBM ke Gas sebuah Keharusan

JAKARTA–MICOM: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Armida S Alisjahbana menyatakan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) adalah sebuah keharusan baik untuk jangka panjang maupun menengah.

“Konversi BBM itu harus dilakukan, baik untuk jangka panjang maupun menengah. Coba tengok negara lain, mereka juga melakukan konversi. Sekarang kita utamakan untuk sarana transportasi lebih dulu,” kata Armida seusai melantik Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (21/2).

Menurut Armida, opsi-opsi terkait kenaikan harga maupun pembatasan BBM adalah satu paket. “Opsi-opsi tersebut harus dikaji dengan cermat karena asumsi makro saat ini sudah berubah,” kata Armida.

Ia menjelaskan, akan ada sedikit penambahan dalam APBN karena kini harga minyak mentah Indonesia (ICP) sudah di atas 110 dolar AS, sedangkan asumsinya adalah 90 dolar.

Sementara itu, Kepala BPS Suryamin menambahkan, pihaknya tengah mengkaji dampak kenaikan harga maupun pembatasan BBM terhadap tingkat inflasi.

“Saat ini kami sedang mengkaji dampak kenaikan harga BBM kalau naik sebesar Rp500 per liter. Sudah jelas akan berdampak ke arah inflasi. Kalau harga BBM naik, harga-harga lain juga pasti ikut naik,” kata Suryamin. (Ant/OL-04)

Source :
Media Indonesia

GAS BUMI: Jaringan distribusi ke rumah dibangun Rp230 miliar

JAKARTA : Pemerintah berencana membangun jaringan distribusi gas bumi untuk 16.000 rumah tangga di lima kota tahun ini dengan anggaran sebesar Rp230 miliar.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan kelima kota itu adalah Kota Prabumulih (Sumsel), Jambi, Cibinong (Bogor), Cirebon, dan Kalidawir (Jatim).

“Anggarannya tahun ini Rp230 miliar untuk 5 wilayah, jumlah total sambungannya 16.000 sambungan rumah,” ujarnya usai mengadakan video conference dengan Walikota Palembang, Surabaya, dan Tarakan dalam rangka monitoring dan evaluasi program pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga, hari ini.

Evita mengatakan terkait program jaringan gas untuk rumah tangga ini, setiap tahunnya pemerintah melakukan dua hal, pertama adalah FEED (front end engineering sesign) dan DEDC (detail engineering design for construction). Kedua adalah pembangunan jaringan gasnya itu sendiri.

“Tahun ini, FEED dan DEDC dilakukan di Sorong [Papua], Balikpapan, Subang [Jabar], Lhokseumawe, Semarang, dan Cilacap,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah dan BP Migas akan mencarikan gas yang volumenya tidak besar untuk masing-masing wilayah yang dekat dengan sumber gas bumi. Pemerintah selalu menyediakan antara 1,5—2 juta kaki kubik (MMSCFD) per wilayah. Hal ini dilakukan agar daerah bisa mengembangkan sendiri jika ingin menambah sambungan di kemudian hari.

“Kami selalu carikan gas lebih dari kebutuhan. Maksudnya, kalau pemda nanti mengembangkan, dia ngga pusing lagi cari gasnya. Biasanya rata-rata kami carikan untuk masing-masing daerah 2 MMSCFD, cuma itu tidak akan terpakai semua. Gas untuk rumah tangga kebutuhannya kecil sekali,” ujarnya.

Jaringan gas rumah tangga mulai dibangun oleh pemerintah sejak 2009. Hingga 2014, pemerintah menargetkan program ini akan menjangkau 22 kota yang mencakup total 44 kelurahan. Sebelum 2009, PT Perusahaan Gas Negara Tbk sudah menggelar program serupa. Namun karena margin usaha yang kecil, akhirnya dikembalikan ke pemerintah.

“Dulu PGN awal-awalnya bangun, tapi karena PGN sekarang Tbk, maka keuntungannya harus lebih besar, maka [program ini] dikembalikan ke pemerintah,” jelas Evita.

Meski demikian, saat ini masih ada keluhan dari BUMD yang mengelola jaringan gas di daerah karena adanya sistem Take Or Pay (TOP). Dengan adanya sistem itu, BUMD tersebut harus membayar total gas sebanyak 2 MMSCFD yang sudah disediakan, padahal yang dipakai hanya sekitar 0,5 MMSCFD. Akibatnya, BUMD cenderung merugi.

Menanggapi hal ini, Evita mengatakan pemerintah akan membicarakan kembali dengan BP Migas untuk mengamandemen Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara KKKS yang memasok gas dengan BUMD.

“Kami kurang perhitungkan itu jadi TOP, karena gas yang tidak terpakai itu juga harus dibayar. TOP ini bisa diatasi bersama BP Migas dulu, baru bicara dengan kontraktor dan kelihatannya kami harus amandemen PJBG,” ujarnya.

Fathor Rahman, Tenaga Ahli Kepala BP Migas mengatakan dalam setiap kontrak jual beli gas selalu ada mekanisme TOP. Namun biasanya untuk kontrak-kontrak yang volumenya besar, seperti 20 MMSCFD dan 100 MMSCFD.

Mekanisme TOP diaplikasikan agar KKKS di hulu bisa mendapat jaminan bahwa gasnya akan tersalurkan. Namun untuk jaringan gas rumah tangga ini, sebenarnya gas yang dialokasikan juga hanya dalam volume kecil.

“Tapi jaringan gas rumah tangga ini kan gasnya kecil sekali. Tujuannya juga hanya untuk membantu rakyat yang khususnya tinggal di sekitar lapangan gas. Ini salah satu upaya bagaimana agar masyarakat kita dapat manfaat langsung [dari lokasi gas yang berdekatan dengan tempat mereka],” ujarnya. (sut)

Source,
Bisnis Indonesia

KONVERSI GAS: Pemerintah Akan Seragamkan Harga di Jawa-Bali

JAKARTA : Pemerintah berencana menyeragamkan harga bahan bakar gas di seluruh wilayah Jawa-Bali dalam kisaran Rp3.100—Rp4.100 per liter setara premium (LSP), seiring dengan program konversi dari BBM ke gas.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan saat ini, harga gas untuk pupuk, industri dan yang lainnya memang tidak seragam. Namun, harga gas untuk sektor transportasi akan diusahakan sama.

“Harga gas untuk transportasi, kalau sekarang kan per wilayah. Di DKI Rp3.100 [per LSP], kemudian di Palembang, Surabaya itu Rp3.500 [per LSP]. Nanti harga gas untuk transportasi kami usahakan harganya sama, harapan kami antara Rp3.100—Rp4.100 [per LSP]. Tapi kami belum putuskan,” ujarnya, Minggu 29 Januari 2012.

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan untuk kebutuhan Jawa-Bali setidaknya diperlukan pasokan gas sebesar 32 MMSCFD hingga akhir 2012. Selanjutnya, dibutuhkan cadangan gas sebesar 50 MMSCFD yang sudah didapat dari Kangean Energi Indonesia, in case dibutuhkan untuk se-Indonesia.

Menurut Evita, dari pasokan gas untuk wilayah Jawa-Bali sebesar 32 MMSCFD, sebanyak 27,1 MMSCFD dialokasikan untuk wilayah Jabodetabek. Sumber gasnya berasal dari macam-macam, mulai dari PHE ONWJ, Pertamina EP, ConocoPhillips, Medco dan sebagian dari PGN.

“Sisanya [untuk total 32 MMSCFD] ada gas kecil-kecil dari Jatim, aku ngga hafal. Kayanya ada juga dari Santos,” ujarnya.

Sementara itu, untuk cadangan gas sebesar 50 MMSCFD dari Kangean, sebenarnya itu adalah alokasi gas untuk PLN. Namun Evita mengatakan PLN sudah bersedia agar gas itu dijadikan cadangan nasional untuk memasok bahan bakar gas.

“Gas itu disiapkan dari Kangean untuk PLN, tapi PLN sendiri mengatakan bisa dimungkinkan untuk transportasi, untuk cadangan saja. Jadi Kangean menyiapkan diri dan PLN juga merelakan untuk dipindah ke transportasi,” ujarnya.

Jika gas tersebut diambil dari PLN, Evita mengatakan PLN masih bisa menggunakan bahan bakar lainnya untuk membangkitkan pembangkit listrik, seperti menggunakan batu bara.

“Pada dasarnya masih dimungkinkan pakai batu bara atau yang lain, tapi memang kita usahakan PLN ngga ngambil dari BBM ya,” ujar Evita.

Di sisi lain, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pemerintah serius untuk menjalankan program konversi BBM ke gas ini secara bertahap. Menurut dia, pemerintah akan mendukungnya dari sisi anggaran yang setiap tahun akan dianggarkan di APBN, seperti saat menggelar program konversi dari minyak tanah ke LPG 3 kg dahulu.

“Road map konversi sudah ada, sudah ada studinya. Policy dari BBM pindah ke gas ini harus ada political will, hambatannya tinggal waktu. Ini sudah 2 tahun yang lalu didorong kok ngga mulai-mulai? Jadi tahun ini harus mulai, ngga boleh ditawar,” tegas Wacik.

Source,
Bisnis Indonesia

%d blogger menyukai ini: